LEMPONGSARI – Partisipasi perempuan dalam politik di Jawa Tengah dinilai masih terhambat. Terbukti dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) 2013 tidak ada cagub dan cawagub perempuan. Tidak hanya itu, perempuan juga diposisikan sebagai ‘penonton’ dalam pentas akbar perpolitikan di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Dian Puspitasari, perwakilan dari Legal Resouces Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang dalam diskusi publik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Jalan Veteran Semarang, kemarin (7/3). Diskusi Publik yang diselenggarakan Jaringan Perempuan PMII (JPP) Walisongo ini mengangkat tema Partisipasi Perempuan dalam Pilgub Jateng 2013. Diskusi ini juga mendatangkan pembicara Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng, M. Fajar SAKA, dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, M. Rofiuddin.
Dian menjelaskan, isu perempuan tidak menjadi isu utama dalam kebijakan pemerintah Provinsi Jateng. “sistem politik yang mengesampingkan partisipasi perempuan tidak bisa disebut sebagai sistem politik yang demokratis,” ujar lulusan Fakultas Hukum Unissula ini. (mg1/ton/cel)
*) dimuat di Radar Semarang, 08 Maret 2013
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar